Proses pembangunan di Kabupaten Purworejo ternyata tidak lepas dari adanya ketimpangan kewilayahan. Ketimpangan terjadi salah satunya karena akibat dari kegiatan ekonomi yang belum merata. Secara makro terdapat kesenjangan kewilayahan khususnya antara daerah atas yang dalam hal ini termasuk beberapa kecamatan di dataran tinggi dan daerah bawah yang merupakan kota beserta beberapa kecamatan di daerah datar. Dikotomi ini tentunya menjadi salah satu hal yang harus diselesaikan secara simultan, komprehensif dan berkelanjutan mengingat bahwa potensi kemiskinan dapat timbul akibat adanya kesejangan wilayah tersebut.

Ketimpangan pembangunan antar kecamatan yang terjadi di Kabuapten Purworejo dari tahun 2001-2006 dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan regional yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson. Indeks ini dihitung dengan menggunakan komponen tama yaitu PDRB per Kapita serta jumlah penduduk masing-masing kecamatan. Angka indeks ketimpangan Williamson yang semakin kecil atau mendekati nol menunjukan ketimpangan yang semakin kecil atau dengan kata lain semakin merata, dan apabila semakin besar atau semakin jauh dari nol menunjukan ketimpangan yang semakin melebar.

Gambar Indeks Ketimpangan Regional Kabupaten Purworejo Tahun 2002-2006

Sumber: PDRB Kabupaten Purworejo menurut Kecamatan berbagai tahun terbitan (diolah)

Perkembangan angka ketimpangan di Kabupaten Purworejo dari tahun 2002-2006 menunjukan grafik relatif meningkat yaitu dari 0,330; 0,341; 0,409; dan 0,476 di 2006. Artinya bahwa ketimpangan kewilayahan di Kabupaten Purworejo dari tahun ke tahun semakin melebar. Kesenjangan antar wilayah kecamatan yang tampak tersebut mengindikasikan bahwa beberapa wilayah kecmatan relatif berada di bawah kondisi secara umum rata-rata wilayah yang lainnya. Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber berupa akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suat daerah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya konsentrasi aktivitas ekonomi secara parsial dan memunculkan kondisi ketimpangan antar daerah.